Blusukan Asap Bersama Presiden Jokowi

• 

  Pasti sulit dibayangkan oleh aktivis dan volunteer Greenpeace pada saat melakukan aksi penutupan kanal di Kuala Cenaku-Indragiri Hulu tahun 2007 dan di Desa Teluk Meranti-Pelalawan, pada tahun 2009, bahwa kegiatan mereka dilakukan oleh seorang presiden beberapa tahun kemudian. Pada saat itu aksi mereka itu tidak mendapat respon dari pemerintah setempat dan bahkan dapat dianggap ilegal. Namun tidak jauh dari kedua tempat itu, tepatnya di Sei Tohor-Kepulauan Meranti, Riau, hari ini Presiden Jokowi bersama masyarakat desa, melakukan aksi penutupan kanal sebagai simbol keseriusan pemerintah untuk melakukan perlindungan lahan gambut, termasuk untuk mengatasi akar masalah kebakaran hutan yang kerap melanda kawasan tersebut.

Baca selengkapnya »

Kapal-kapal Nelayan Indonesia Dibakar Negara Tetangga

Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan TNI AL menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata presiden di Istana Negara.

Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.

Indonesia memiliki payung hukum yang kuat untuk menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal pencuri ikan, pasal 69 UU No 45/2009 tentang Perikanan. Ayat 1 pasal tersebut "berbunyi :"Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia."

Indonesia harus punya keberanian menegakkan kedaulatan otoritas maritim Indonesia dengan ketegasan penangkapan kapal ilegal fishing, sebab negara tetangga juga memberlakukan ketagasan terhadap nelayan Indonesia yang tersesat di laut tetangga. Banyak kasus perahu nelayan Indonesia ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Australia, Malaysia dan Papua Nugini.

Baca selengkapnya »

Mengapa Harga BBM Indonesia Harus Naik

Setiap ada kebijakan pemerintah mengurangi subsidi harga BBM selalu ada pro kontra di masyarakat. Respon awal setiap orang akan menolak apabila diharuskan membayar sesuatu yang lebih dari harga sebelumnya termasuk harga BBM. Banyak yang tidak menyadari bahwa harga yang selama ini dibayarkan untuk mendapatkan BBM menjadi lebih murah karena mendapat subsidi dari anggaran pemerintah. Pernahkan timbul pertanyaan mengapa untuk urusan biaya transportasi seseorang harus ikut ditanggung pemerintah? Apakah dalam sejarah pemerintahan sebelum NKRI pernah memanjakan demikian oleh Kerajaan Demak, Mataram, Majapahit, Sriwijaya atau pemerintah Hindia Belanda?

Baca selengkapnya »

Dapat Cewek Diseberang